Gubernur Ganjar Kembali Dinobatkan sebagai Pemimpin Inovatif Indonesia
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali meraih penghargaan Government Award 2019 dari Sindo Weekly sebagai Indonesian Innovative Leader. Penghargaan diserahkan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, kepada gubernur yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (30/4).
Pemimpin Redaksi Sindo Weekly Nevy Hetharia menyampaikan Government Award diberikan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan berbagai inovasi dalam pengelolaan pembangunan di daerah masing-masing. Melalui penghargaan tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus maju dan berinovasi. Bagaimana pun pembangunan Indonesia tergantung pada pembangunan di daerah, terutama pedesaan.
Ditambahkan, sejak 2014 hingga 2018, pihaknya telah memberikan penghargaan kepada 194 gubernur, bupati, dan wali kota. Pada 2019 ini, penghargaan diberikan pada 30 kepala daerah di Indonesia.
“Kami berharap agar penghargaan inj bisa lebih memotivasi agar pemerintah daerah berkarya lebih baik lagi,” beber Nevy.
Untuk Jawa Tengah, penghargaan diberikan karena Gubernur Ganjar Pranowo dinilai kreatif dan memiliki banyak inovasi. Antara lain, penerapan e-government, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maupun mendorong pemerintahan desa yang inovasi.
Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, menambahkan, peran pemerintah daerah, termasuk desa, sangat strategis dalam pembangunan. Terlebih, pada era Presiden RI Joko Widodo yang mengalokasikan APBN lebih banyak untuk daerah ketimbang pusat. Dia menunjuk contoh, dana desa yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Pada 2015, dana desa dialokasikan Rp20,67 triliun. Pada 2019 ini, dana desa sudah mencapai Rp70 triliun. “Selama lima tahun ini Rp257 triliun dana desa yang disalurkan,” ungkap Eko.
Menurutnya, pemberian dana desa berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan. Bahkan, pada September 2018, kemiskinan turun hingga menyentuh 9,66 persen. Penurunan kemiskinan di desa pun lebih besar dari perkotaan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen kepala daerah untuk memajukan wilayahnya.
Kendati begitu, Eko berharap agar mendatang penggunaan dana desa tak lagi difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, diarahkan lada pemberdayaan perekonomian masyarakat, mendorong BUMDes, serta pemberdayaan sumberdaya manusia.
Kepala Diskominfo Jawa Tengah Riena Retnaningrum berharap penghargaan tersebut menjadi trigger bagi jajaran pemerintah di Jateng dan provinsi lainnya. Terlebih di era otonomi daerah, yang menuntut pemda terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.
“Karena pada dasarnya otonomi daerah itu bagaimana memberikan inovasi pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (p/ab)